Peran Pajak dalam Anggaran Pendidikan dan Kesehatan

by

olympic.or.id – Baru-baru ini, rencana kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Pendidikan yang sempat menuai kontroversi meski akhirnya dibatalkan, kembali menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai ke mana sebenarnya larinya 20 persen alokasi anggaran wajib untuk pendidikan yang selama ini telah dialokasikan? Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda, juga menyatakan kebingungannya terkait tingginya biaya UKT yang menjadi keluhan banyak pihak, meskipun anggaran pendidikan yang dialokasikan dari APBN mencapai Rp 665 triliun (Kompas.id, 17 Februari 2024).

” Baca Juga: Keluarga Menyembunyikan Kondisi Tukul Arwana Setelah Stroke “

Hal serupa juga terjadi dalam sektor kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mencatat bahwa selama dua dekade terakhir, kenaikan biaya kesehatan di berbagai negara, termasuk Indonesia, melampaui pertumbuhan ekonomi (Kompas.id, 17 Maret 2021). Laporan dari Mercer Marsh Benefits tentang tren kesehatan untuk tahun 2023 memperkirakan bahwa biaya kesehatan di Indonesia akan terus meningkat hingga 13,6 persen. Namun, pertanyaannya adalah apakah kenaikan biaya ini diimbangi dengan peningkatan anggaran kesehatan sehingga program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat memberikan kepastian layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia?

Peran Pajak dalam Anggaran Pendidikan dan Kesehatan

Target pendapatan negara dalam APBN yang setiap tahunnya terus meningkat adalah manifestasi dari politik anggaran pemerintah bersama DPR. Yang mencakup alokasi untuk pendidikan dan kesehatan. Sumber dana untuk mengisi kas negara tersebut terutama berasal dari penerimaan pajak. Pada tahun 2024, target pendapatan negara sebesar Rp 2.802,3 triliun. Dengan kontribusi terbesar dari penerimaan pajak yang ditargetkan mencapai Rp 1.988,9 triliun atau sekitar 70,97 persen dari total pendapatan negara. Sebagai pilar utama dari APBN, target penerimaan pajak juga mengalami peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Kecuali pada periode 2020-2021 yang terdampak pandemi Covid-19. Sebagai ilustrasi, target pajak pada tahun 2024 meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan target 10 tahun sebelumnya (2014) yang hanya sebesar Rp 985 triliun.

Baca Juga :   Akreditasi Unggul untuk Prodi PGSD President University

Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak

Meskipun pertumbuhan penerimaan pajak dihitung berdasarkan proyeksi ekonomi dan efektivitas implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Serta peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui penegakan hukum dan integrasi teknologi, pencapaian target tersebut bukanlah hal yang mudah. Diperlukan upaya optimal dari seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai target ini. Upaya optimalisasi penerimaan pajak diantaranya dilakukan melalui kebijakan teknis seperti tindak lanjut Program Pengungkapan Sukarela (PPS), implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), ekstensifikasi pajak serta pengawasan yang terarah dan berbasis wilayah, implementasi sistem perpajakan inti; optimalisasi pengungkapan ketidakbenaran tindakan, pemanfaatan forensik digital, serta pemberian insentif fiskal yang terarah dan terukur (Kementerian Keuangan, 2024).

” Baca Juga: Pemusnahan Barang Bukti Narkoba Di Canggu Bali “

Optimisme dan Komitmen Pemerintah

Dengan berbagai langkah tersebut, wajar jika pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, terlihat optimis bahwa target penerimaan pajak tahun ini akan tercapai. Optimisme ini tercermin dari anggaran pendidikan tahun 2024 yang meningkat sebesar 20,5 persen dibandingkan anggaran tahun sebelumnya. Serta anggaran kesehatan yang juga tumbuh sebesar 8,7 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan anggaran pendidikan dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Kenaikan ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Meskipun masih ada tantangan dalam mengelola dan mengalokasikan anggaran dengan efektif. Hal ini juga menggambarkan peran penting pajak dalam politik anggaran. Dimana penerimaan pajak yang optimal memungkinkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan anggaran untuk sektor-sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan.

No More Posts Available.

No more pages to load.