Kisruh Kongres PSSI, Kuncinya di Pemerintah

MEDIA OLAHRAGA) - Anggota Komisi X dari Partai Golkar, Kahar Muzakir, mengingatkan bahwa kemelut d PSSI memberi pelajaran sangat berharga pada pemerintah dan masyarakat di Indonesia. "Semua ini kuncinya di pemerintah, karena terlihat jelas pemerintahlah yang memaksanakan Arifin Panigoro dan George Toisutta untuk menjadi ketua umum PSSI periode mendatang. Sementara FIFA melarang dua orang ini ikut serta, karena sejumlah alasan," papar Muzakir.

Hal tersebut dia tegaskan pada Rapat Dengar Pendapat  Komisi X DPR dengan Menpora Andi Mallarangeng, Ketua Umum KONI/KOI Rita Subowo, dan  Komite Normalisasi PSSI yang dipimpin Agum Gumelar di Jakarta, Selasa (25/5) malam..

tersebut

"Kalau pemerintah menarik dukungannya pada dua orang tersebut, seperti saat menarik dukungan pada Ketua Umum PSSI terdahulu, Nurdin Halid, maka persoalan Kongres PSSI selesai dan tidak perlu berlarut-larut. Besok pun kita bisa membuat Kongres PSSI dan menghasilkan ketua umum PSSI yang baru," Muzakir menegaskan.

Sementara ini Indonesia sudah berada di ambang sanksi FIFA akibat kekisruhan pada Kongres PSSI di Jakarta, 20 Mei lalu.  Meskipun demikian Komite Normalisasi PSSI tetap akan mengupayakan agar sanksi tersebut tidak dikenakan atau setidaknya Indonesia diberi kesempatan sekali lagi.

Agum akan ke markas FIFA 27 di Swiss, Juma (27/5), untuk melaporkan kronologi kekisruhan pada Kongres PSSI lalu. Menurut Agum Indonesia sudah hampir pasti terkena sanksi FIFA, namun Komite Normalisasi tetap akan melobi agar hal itu tidak terjadi.

"Kami akan laporkan bahwa 99 persen penggemar sepakbola  Indonesia tidak setuju pada tindakan segelintir orang yang mengacaukan Kongres lalu. Karena itu kami akan memohon pada FIFA jangan sampai yang 99 persen itu jadi korban tindakan segelintir orang ini," papar Agum.

Banyak pihak dirugikan apabila Indonesia dikenai sanksi FIFA. Agum mencontohkan para pemain, pelatih, klub,  penjual karcis, penjual pernak-pernik sepakbola, dan penggemar sepakbola. "Jangan sampai yang bikin ulang segelintir, tetapi orang banyak yang harus menanggung akibanya," Agum menjelaskan.

Menpora Andi Mallarangeng juga berharap Indonesia terhindar dari sanksi FIFA. "Pemerintah berharap Indonesia diberi kesempatan sekali lagi menyelenggarakan Kongres PSSI," kata Menpora.

Sementara itu Rita Subowo  mengimbau Pemerintah mendukung penuh lobi Komite Normalisasi ke FIFA. "Itu tugas yang berat dan sulit. Karena itu perlu dukungan penuh pemerintah dan semua pihak agar Komite Normalisasi dapat melaksanakannya dengan baik, meskipun saya tahu itu sangat sulit," Rita menambahkan.